Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Reformasi Intelijen Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap BIN. Salah satu aspek kunci dalam tata kelola intelijen adalah pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan yang lebih efektif.
Pencarian informasi yang dilakukan oleh intelijen harus dilakukan dengan cerdas, tidak semata menunjukkan kekuasaan, dan tetap menjaga rambu-rambu penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.
In doing this, I request how politics, Total economic system and Islamic theology emerged as significant elements that contributed into the assault. As a result of figuring out special situation experiments of attacks in towns throughout Java and Lombok, I also Look into how federal government helps make the protection to discover the simplest solution And just how substantially the effectiveness of the system to solve the situation. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27
Perkembangan kelembagaan BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan dinilai signifikan, terutama dengan penambahan deputi-deputi baru sebagai upaya meningkatkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Saat ini, BIN memiliki sembilan kedeputian yang berperan penting dalam menjalankan tugasnya.
'Saya trauma ditangani dokter laki-laki' – Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga medis
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Kegiatan intelijen adalah kegiatan yang menyangkut rahasia negara, mengingat hal tersebut maka pertanggungjawaban anggaran intelijen harus reformasi intelijen indonesia diberlakukan secara khusus tanpa mengurani akuntabilitasnya.
Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip one thousand involve, artinya personel intelijen tersebut memiliki a thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut.
Kejutan-kejutan tersebut harus dicegah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan.
Pacivis UI underlined the problems of avoiding protection disruption and conflict, which made the civilian elite ‘compromise’ not To place an excessive amount force about the armed forces given that they had been needed to revive protection. This require with the ‘navy’ was noticed during the appointment of navy officers which include ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later on turned BIN).